Revolusi Mental Transformasi Struktural

Revolusi Mental Transformasi Struktural

Untuk Indonesia, sebagai kelanjutan Reformasi, pada saat-saat ini banyak program pemberdayaan komunitas, khususnya desa dan kampoeng, menjadi fokus perhatian. Baik itu pemerintah maupun swasta, lembaga donor masyarakat madani, LSM, organisasi rakyat, kaum profesional, dan satuan inisiatif-inisiatif lokal, berlomba untuk terlibat.

Sayang lagu lama yang harusnya sudah jadi barang usang yang ditinggalkan masih menjadi unggulan. Jalan penyelesaian yang nampaknya mudah tetapi berbahaya bagi mental rakyat adalah “transfer uang langsung ke masyarakat”  hanya untuk konsumsi, jauh dari untuk investasi . Sebagai mandat dari Undang-Undang Republik Indonesia no. 6 tahun 2014 tentang “Desa”, kita kenal apa yang dinamakan dan dihebohkan sebagai “alokasi dana Desa” (ADD) –bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (UU Desa, pasal 71, ayat d). Dan dari masa pemerintahan sebelumnya, a.l. Bantuan Langsung Tunai (BLT), ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dalam bentuk materi harga murah, “Beras untuk orang Miskin” (Raskin), dlsb. Khusus di Papua kita kenal “dana RESPEK” dan “dana GERBANG”.

Pada awal tahun 1990-an pernah ada program pemerintah Instruksi Presiden tentang Desa Tertinggal (Inpres Desa Tertinggal), itu malah transfer uang langsung ke kelompok-kelompok masyarakat di desa, tanpa melalui Kabupaten/Kota, tapi cara pengelolaannya lebih tertata rapi dan lebih disediakan tenaga pendampingnya yakni dari LSM dan fasilitator yang kurang lebih terlatih. Maka  jaman Joko Widodo presiden, sudah benar mengikuti John Maynard Keynes, dana desa diarahkan ke investasi dasar jangka panjang. Apalagi dalam kondisi ekonomi dunia lesu. Karena kita mengandalkan barang ekspor barang primer dan manufacturing, sementara impor kita kebanyakan barang kosumsi pangan, BBM, dan barang modal untuk manufacturing, maka neraca perdangangan kita rentan deficit. Akibatnya pencetakan peluang kerja tertatih-tatih dibanding pertumbuhan angkatan kerja muda, sehingga pengangguran selalu menghantui.

Maka penciptaan lapangan kerja cepat dan banyak dalam negeri adalah keharusan. Pembangunan infrastruktur memang permintaan (demand), demand management a la Keynes,  tetapi permintaan yang bersifat investasi, bukan consumption konsumtif; oleh karena itu swasta tak akan mengambilnya, disamping mahal dan besar, juga, secara bisnis susah cari untung uang.  Pembangunan di perbatasan, misal, boleh jadi rugi secara bisnis, tetapi untung secara politis kedaulatan negara. Juga, pembangunan di Papua mungkin rugi secara bisnis, tapi untung dari segi pemerataan/ keadilan sosial. Maka pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan oleh negara, acapkali ditolak oleh swasta. Baru kalau jalan berbayar atau jalan toll, asal pembebasan lahan dibantu negara, banyak swasta berebut proyek. 

Tapi saat ini tendernya dimenangkan BUMN yang kebanyakan Pesero.  Periode Joko Widodo kedua konon akan lebih focus pada investasi negara pada Sumberdaya Manusiawi (SDM), seperti Dana Pendidikan dan Kesehatan serta Pelatihan mereka yang kalau tidak diafirmasi, akan tetinggal. Ini subsidi yang tepat, tidak memanjakan, tapi membuat orang bekerja dan belajar. Lain ceritanya dengan  kartu subsidi Sembako, seperti Raskin, bersifat kosumtif. Pantas dipertanyakan. Program transfer uang langsung yang konsumtif  itulah yang oleh para ahli di lingkaran Schumacher Society, London, disebut “monetokrasi” (penguasaan rakyat secara portfolio uang). Monetokrasi tak lain adalah salah satu, di samping “mediatokrasi” dan “marketokrasi”, dari belalai gurita neo-liberalisme penyedot sumberdaya rakyat dari hilir sampai ke hulu desa dan kampoeng, dengan umpan pancingan “bantuan uang langsung”. Bagaimana dijelaskan, “memompa uang ke rakyat” koq dapat menjadi “menyedot sumber daya dari rakyat”? Hal itu akan diuraikan lebih jauh di isi buku utamanya Bab 3 Kerangka Teori. 

Dalam dunia masyarakat sipil dan aktivis sosial, sudah sejak lama nian, transfer langsung untuk tujuan konsumsi itu telah dikritisi sebagai phenomenon “sinterklas”. Intinya: bagi-bagi uang langsung, yang menyesatkan dan mengabadikan kemiskinan, akhirnya menjadikan orang bermental pengemis abadi. Karena subsidi konsumtif  dalam bentuk uang cash, membuat orang tidak bekerja, tidak produktif, membuat orang malas, dan menggantungkan diri pada belas kasihan negara. Sebagai pengentasan kemiskinan absolut, hendaknya bersifat bantuan sementara, emergensi. Dinas Sosial di beberapa pertigaan dan perempatan jalan strategis, benar memasang board bergambar pengemis dengan kata-kata bijak memberikan peringatan: “Memberi uang, berarti Mendukung Mereka tetap Mengemis di Jalan”. Sungguh aneh, slogannya “revolusi mental”, tapi prakteknya “involusi mental”, atau justru “retrogresi mental”, pemungkretan mental, bukan pembebasan mental. Asumsi dasarnya adalah bahwa masyarakat miskin menjadi tetap miskin, karena kurang modal per se uang untuk konsumsi utamanya. Kalau pikirannya lebih maju, asumsi kekurangan modal uang itu diperparah oleh kurangnya pengetahuan dan ketrampilan. Dari pengalaman kami bekerja di arus bawah, yang tidak sebentar, asumsi tersebut boleh diragukan, kecuali soal defisit pengetahuan dan ketrampilan, atau sekurangnya modal untuk investasi alat produksi dan kerja. Sudah terbukti sejak dari paruh kedua abad-19 di Jerman, sekurangnya jaman wali-kawedanan yang masih muda Flammersfield,  Freidrich Wilhelm Raiffeisen (1808-1888), sampai Inpres Desa Tertinggal (IDT) di Indonesia, yang diarsitekturi Prof. Dr. Mubyarto, Ekonom Pancasila dari UGM, –  nama dan embrio Ekonomi Pancasila sebagaimana diakui oleh Prof Mubyarto dirintis oleh Prof. Dr. Emil Salim dari UI – , kurun 1991-1994, dan Dana Desa 2016 dan selanjutnya, “transfer uang langsung ke rakyat”, tidak akan sungguh mengurangi kemiskinan. Paling banter ia akan memperbaiki tampilan data statistik untuk sementara, kecuali sisi, tujuan dan jiwa investasi ada, pengelolaan dan pengawasan benar-benar digarap cerdas. Atau dengan kata lain, kecuali “paralelnya yakni kebodohan rakyat diolah matang, revolusi mental budaya secara struktural ditransformasikan”. Uang tanpa orang dan pelestarian alam, akan menyesatkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.